ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA NEGARA

( APBN )

I. PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN INDONESIA

Dari segi prencanaan pembangunan Indonesia, APBN adalahmerupakan konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun.

Seperti namanya, maka secara garis besar APBN terdiri dari pos-pos seperti dibawah ini :

· Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan oenerimaan pembangunan.

· Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran ruin dan pengeluaran pembangunan.

APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapar berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan Indonesia.

Untuk menghindari terjadimya defisit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber daya dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group On Indonesia ) bukan lagi menjadi forum internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI (Consoltative Group On Indonesia) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan.

II. Proses Penyusunan Anggaran

Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama datu periode yang dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan anggaran

Aspek anggaran sektor publik:

· Perecanaan

· Pengendalian

· Akuntabilitas

Tujuan anggaran sektor publik:

· Anggaran sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi

· Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang

· Anggaran diperlukan sebagai alat untuk menunjukkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat

Fungsi anggaran sektor public:

Alat perencanaan

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan sebagai:

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan.

b. Merencanakan berbagai program.

c. Mengalokasikan dana pada berbagai program.

d. Menentukan indikator kinerja

Alat pengendalian

Alat kebijakan fiskal

Alat politik

Alat koordinasi dan komunikasi

Alat memotivasi

Alat penilaian kinerja

Alat menciptakan ruang publik

Jenis anggaran sektor publik:

Anggaran operasional: anggaran untuk memenuhi bebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan

Anggaran modal: menunjukkan rencana jangka panjang

Prinsip anggaran:

Komprehensif

Otorisasi oleh legislatif

Keutuhan anggaran

Diketahui publik

Nondiscretionary appropriation

Periodik

Akurat

Jelas

Tahapan penyusunan:

Tahap persiapan anggaran

Tahapan ratifikasi

Tahapan implementasi

Tahapan pelaporan dan evaluasi

III. Perkiraan Penerimaan Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Secara keseluruhan sumber penerimaan negara bersumber dari :

1. Penerimaan dalan negeri, yang terdiri dari;

A. Penerimaan Perjakan

· pajak penghasilan (minyak dan gas, non minyak dan gas)

· pajak pertambahan nilai

· pajak bumi dan bangunan

· Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun (BPHTB)

· Pajak Lainnya

· Pajak Perdagangan Internasional

· Bea Masuk

· Pajak/Pengutan Ekspor

B. Penerimaan Bukan Pajak

· Penerimaan Sumber Daya Alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan)

· Bagian Laba BUMN

· PNPB Lainnya

2. Penerimaan luar negeri

Penerimaan dari luar negeri dapat dihasilkan dari investasi atau modal proyek ataupun pinjaman keluar negeri. Bisa juga didapatkan dari ekspor barang ataupun dari visa para tourist yang datang ke Indonesia.

IV. Perkiraan Pengeluaran Negara

Pengeluaran Negara merupakan pengeluaran untuk membiayai kebutuhan maupun kegiatan-kegiatan pada suatu Negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pengeluaran rutin dan.

2. Pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran rutin Negara merupakan pengeluaran yang selalu ada dan telah terencana sebelumnya. Pengeluaran rutin ini meliputi :

1. Pengeluaran untuk belanja pegawai.

2. Pengeluaran untuk belanja barang.

3. Pengeluaran untuk subsidi daerah otonom.

4. Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang.

5. Dan juga pengeluaran lain-lain.

Sedangkan Pengeluaran pembangunan merupakan semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Yang termasuk pengeluaran pembangunan diantaranya ialah :

1. Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen atau lembaga Negara.

2. Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah.

3. Dan juga pengeluaran pembangunan lain-lain.

Inilah beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain :

1. Sektor produksi.

2. Sektor distribusi .

3. Sektor konsumsi masyarakat .

4. Sektor keseimbangan perekonomian.

Jenis – jenis pengeluaran Negara menurut sifatnya meliputi :

1. Pengeluaran Investasi

-> Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa dating.

2. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja

-> Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

3. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat

-> Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

4. Pengeluaran Penghematan Masa Depan

-> Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa yang akan datang.

5. Pengeluaran yang Tidak Produktif

-> Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun diperlukan oleh pemerintah

V. DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA

Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara,ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan.Hal-hal tersebut adalah:

A. Penerimaan Dalam Negeri dari Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

· Produksi minyak rata-rata per hari

· Harga rata-rata ekspor minyak mentah

B. Penerimaan Dalam Negeri diluar Migas

Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :

· Pajak penghasilan

· Pajak pertambahan nilai

· Bea masuk

· Cukai

· Pajak ekspor

· Pajak bumi dan bangunan

· Bea materai

· Pajak lainnya

· Penerimaan bukan pajak

· Penerimaan dari hasil penjualan BBM

REFERENSI :

1. http://andamifardela.wordpress.com/2011/05/13/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-apbn/

2. http://foindonesia.blogspot.com/2011/02/proses-penyusunan-anggaran.html#!/2011/02/proses-penyusunan-anggaran.html

3. http://sarahlistiarakhma.wordpress.com/2011/05/17/perkiraan-penerimaan-negara/

4. http://cyntiacitraramadani.blogspot.com/2011/05/perkiraan-pengeluaran-negara.html

5. http://hendrikgunawan.wordpress.com/2011/05/16/dasar-perhitungan-perkiraan-penerimaan-negara/

STRUKTUR PRODUKSI, DISTRIBUSI PENDAPATAN Dan KEMISKINAN

I. STRUKTUR PRODUKSI

Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier

II. PENDAPATAN NASIONAL

Pengertian

Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode,biasanya selama satu tahun.

Penghitungan

Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).

Perhitungan GNP

Dalam pendapatan nasional yang dihitung adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Perhitungan pendapatan nasional menyajikan ukuran-ukuran keseluruhan agregat nilai dasar dari seluruh barang dan jasa dalam bentuk produk akhir/jadi. Ada 3 istilah dalam pengukuran pendapatan nasional yaitu:

1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product).

2. Produk Nasional Bruto (Gross National Product).

3. Produk Nasional Neto (Net National Product).

· Perhitungan NI

Cara perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan (NI) adalah Pendapatan nasional dihitung dari seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama satu tahun.

Rumus :

Y = r + i + w + p

Keterangan :

Y : Pendapatan Nasional

r : sewa tanah/alam

i : bunga modal (netto)

w : upah TK

p : laba pengusaha/skill

Pendapatan ( Y )Disposable

Pendapatan nasional yang siap dibelanjakan ( Y )Disposable adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB perkapita.

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut. Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan per kapita pada umumnya adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Dengan demikian, pendapatan per kapita dari suatu negara dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

III. DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL & KEMISKINAN

· Pengertian

Distribusi pendapatan adalah bagian yang terpenting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi, tapi, juga aspek sosial dan politik

· Pengertian Kemiskinan

Defini kemiskinan menurut para ahli sebagai berikut, :

1. Specker (1993) mengatakan bahwa kemiskinan mencakup:

ü kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal.

ü gangguan dan tingginya risiko kesehatan.

ü risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya.

ü kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tidak bisa hidup layak.

ü kekurangan dalam kehidupan sosial yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial, ketersisihan dalam proses politik, dan kualitas pendidik yang rendah.

2. Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial, kemiskinan adalah kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya, kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman; serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Kemiskinan juga dicirikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya

3. Maxwell (2007) menggunakan istilah kemiskinan untuk menggambarkan keterbatasan pendapatan dan konsumsi, keterbelakangan derajat dan martabat manusia, ketersingkiran sosial, keadaan yang menderita karena sakit, kurangnya kemampuan dan ketidakberfungsian fisik untuk bekerja, kerentanan (dalam menghadapi perubahan politik dan ekonomi), tiadanya keberlanjutan sumber kehidupan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, dan adanya perampasan relatif (relative deprivation).

4. Poli (1993) menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan; ketidak terjaminan pendapatan, kurangnya kualitas kebutuhan dasar, rendahnya kualitas perumahan dan aset-aset produktif; ketidakmampuan memelihara kesehatan yang baik, ketergantungan dan ketiadaan bantuan, adanya perilaku antisosial (anti-social behavior), kurangnya dukungan jaringan untuk mendapatkan kehidupan yang baik, kurangnya infrastruktur dan keterpencilan, serta ketidakmampuan dan keterpisahan. Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan juga mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin.

5. Sallatang (1986) bahwa kemiskinan adalah ketidakcukupan penerimaan pendapatan dan pemilikan kekayaan materi, tanpa mengabaikan standar atau ukuran-ukuran fisiologi, psikologi dan sosial. Sementara itu, Esmara (1986) mengartikan kemiskinan ekonomi sebagai keterbatasan sumber-sumber ekonomi untuk mempertahankan kehidupan yang layak.

6. Badan Pusat Statistik (2000), kemiskinan didefinisikan sebagai pola konsumsi yang setara dengan beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan dan 480 kg/kapita/tahun di daerah perkotaa

Pertumbuhan dan Pemerataan Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia Selama Ini.

Tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama. Dari segi pendidikan, Indonesia masih mengalami masalah ketidakmerataan pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan rendahnya produktivitas dan berakibat pula pada rendahnya tingkat pendapatan.

Kesenjangan tingkat pendidikan mengakibatkan adanya kesenjangan tingkat pendapatan yang semakin besar. Pemerataan hasil pembangunan perlu diupayakan supaya pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pendidikan dan pemerataan fasilitas kesehatan merupakan salah satu upaya penting yang diharapkan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangynan Indonesia, sebagai contoh dengan mengefisiensikan penerimaan pajak, meningkatkan perdagangan dengan luar negeri, meningkatkan investasi langsung dan lain sebagainya

SUMBER :

1. http://riyanikusuma.wordpress.com/2011/04/15/struktur-produksi/

2. http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional

3. http://eone87.wordpress.com/2009/11/25/gross-national-product-gnp/

4. http://irnaindriani.blogspot.com/2012/03/tugas-1-perekonomian-indonesia.html

5. http://blog-nursella.blogspot.com/2012/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html

6. http://deshafa.blogspot.com/2011/04/distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan-di.html

7. http://tiaraputri.wordpress.com/2010/01/09/pendapatan-nasional-dan-pendapatan-perkapita/

8. http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2177548-konsep-dan-definisi-kemiski/#ixzz1s7cQQg1N

9. http://ryzmelinda-ryzmelinda.blogspot.com/2012/04/ertumbuhan-dan-pemerataan-dalam-konteks.html